BANDA ACEH – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Langkat melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh dalam rangka memperkuat koordinasi, berbagi pengalaman, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan aset dan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan instansi pemerintahan, Rabu 21 Oktober 2026.
Kunjungan kerja ini menjadi kesempatan bagi kedua instansi untuk bertukar informasi dan pengalaman terkait pelaksanaan administrasi perkantoran, pengelolaan aset daerah, serta pengembangan kapasitas aparatur guna mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi secara optimal.
Fokus utama dari kegiatan koordinasi dan konsultasi ini mencakup dua agenda strategis, yaitu:
-1. Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah (BMD): Pembahasan mendalam mengenai mekanisme pencatatan, penatausahaan, inventarisasi, pemeliharaan, hingga prosedur penghapusan aset negara/daerah agar sesuai dengan regulasi yang berlaku.
-2. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) / Kepegawaian: Diskusi teknis terkait manajemen kepegawaian, peningkatan kapasitas Jabatan Fungsional Pustakawan dan Arsiparis, serta strategi pemetaan kebutuhan kompetensi personel dalam mendukung pelayanan kearsipan dan perpustakaan berbasis digital.
Melalui kunjungan ini, diharapkan terjalin sinergi dan hubungan kerja sama yang baik antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Langkat dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh. Pertukaran informasi dan praktik baik yang dilakukan diharapkan dapat menjadi referensi dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola organisasi dan pelayanan publik.
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh menyambut baik kunjungan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antardaerah, mendorong peningkatan profesionalisme aparatur, serta mewujudkan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan yang semakin efektif, tertib, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Melalui semangat kolaborasi dan berbagi pengetahuan, kedua instansi diharapkan dapat terus meningkatkan kinerja organisasi serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, inovatif, dan responsif.
